Minangkabau University’s

Oleh Fadlillah Malin Sutan

Sebanyak ini perguruan tinggi atau Universitas yang ada di Minangkabau, bukan tidak mungkin, tidak satupun yang berpardigma kebudayaan, ber-roh kebudayaan Minangkabau.  Mungkin sulit untuk ditemui paradigma kebudayaan Minangkabau pada semua kurikulum mata perkuliahan. Apakah ribuan sarjana yang lahir pada akhir tahun di Minangkabau, merupakan sarjana yang paham dengan budaya Minang, dan mempunyai wawasan ke-Minangkabau-an yang moderat?

Jika ditanyakan tentang ke-Minangkabau-an kepada mereka tentu akan membuat mereka tertawa. Kami bukan dari Fakultas Sastra loh (loh dengan gaya Jakarta), mungkin itu jawabannya, tahukah mereka jangan-jangan kebudayaan Minangkabau sudah tercerabut dari diri mereka. Sarjana yang sudah tercerabut dari budayanya sendiri. Universitas Andalas, UNP, IAIN IB, UBH, UNES, UPI dll. bukanlah perguruan tinggi dengan filosofi visi dan misi paradigma kebudayaan Minangkabau (agaknya kita mungkin berani bertaruh).

Perguruan tinggi dan Universitas di Indonesia adalah dunia pendidikan yang menghina kebudayaan dengan meletakan fakultas-fakultas budaya sebagai strata sudra, yakni dunia kelas tiga, strata terkebelakang. Ini adalah kelas terhina. Adapun strata Brahmana, kelas kaum bangsawan, terhormat, mulia adalah pendidikan berparadigma eksak. Maka, apakah yang dapat diharapkan dan maukah menggantungkan nasib kebudayaan Minangkabau kepada Universitas Andalas, UNP, IAIN IB, UBH, UNES, UPI dll?

Sebagai contoh di Universitas Andalas, Fakultas yang kelas sudra adalah Fakultas Sastra, kemudian  jurusan yang paling sudra adalah Jurusan Sastra Minang, adapun Jurusan kelas Brahmana adalah Jurusan Sastra Inggris, sebagaimana Fakultas kelas Brahmana adalah Fakultas Kedokteran. Jurusan Sastra Minang jadi anak jajahan yang hina (inlander) di tengah-tengah sastra Inggris. Jadi Tamu di Negeri sendiri. Jadi orang asing yang tercampak. Apakah nasib kebudayaan Minangkabau akan digantungkan kepada mereka yang menghina dan menjadikan kebudayaan Minangkabau sebagai kelas tiga?

Fakultas Sastra itu (juga Universitas Andalas sendiri) pun tidak mau bervisi dan bermisi kebudayaan Minangkabau (dapat dilihat visi dan misi mereka). Padahal pada hakekatnya bisa dapat diduga sebagian besar perguruan tinggi di Minangkabau berparadigma barat (tapi tanggung) dan menghujamkan gaya pandang barat (yang tanggung itu) sehingga lahirlah sarjana ber-etos barat, Indonesia bukan, apalagi Minang.

Sepertinya tidak ada yang berani membuat sebuah Universitas Kebudayaan Minangkabau di pusat kebudayaan Minang, berparadigma kebudayaan, kurikulum dan berfilosofi kebudayaan Minangkabau untuk seluruh sub di universitas itu, bukan hanya sekedar nama, dan terlepas dari pemerintah. Berjiwa kebudayaan Minangkabau. Dalam hal ini, Nasrul Azwar dalam satu perbincangan mengungkapkan nama yang tepat, yakni; Universitas Alam Takambang Jadi Guru(Alam Takambang Jadi Guru University), sebuah nama yang langsung jadi paradigma dari visi dan misi kebudayaan Minangkabau.

Menurut sejarah, nagari Pariangan dan beberapa nagari sekitarnya, luhak nan tuo, adalah pusat kajian, belajar (seperti universitas)  dan spiritual Minangkabau. Terbukti, ditemukan oleh M. Yusuf (peneliti dari Kelompok Kajian Poetika) mesjid besar  yang dikelilingi oleh 36 surau, di sana sampai hari ini ada ribuan naskah. Ternyata nagari itu adalah pusat dan berhimpunnya serta berstudi seluruh aliran tarikat yang ada di Minangkabau, termasuk tiga tarikat besar, yakni Samaniah, Syatariah dan Naksabandy.  Sebuah univeritas multikultural. Jauh sebelum Syekh Burhanuddin berjaya. Menurut penelitian seluruh Tambo di Minangkabau itu ditulis oleh para Ulama di Pariangan ini, bukanlah oleh para raja dan penghulu. Di sinilah master Tambo Alam Minangkabau  –master spiritual, kebudayaan, dan politik bangsa Minangkabau–  ditulis. grand disaint kebudayaan Minangkabau, tambo, yang isi intinya sesungguhnya sangat sufistik (sebagaimana diteliti Prof.Dr.Herwandi dan M. Yusuf, MA.).

Negeri Pariangan ini disebut oleh M. Yusuf, dosen Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Andalas itu, sebagai Negeri Seribu Surau, tetapi paling tidak inilah pusat spiritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, serta politik di Minangkabau. Di sinilah Raja-raja di Minangkabau dinobatkan, tidak terkecuali Raja Pagaruyung. Tetapi sejak “robohnya surau” satu persatu digantikan oleh sekolah pemerintah, sejak “diserahkan urusan kebudayaan kepada pemerintah” maka sejak itulah universitas kebudayaan Minangkabau (yang informal) mulai hilang di tanah Minang. Runtuhnya universitas kebudayaan Minangkabau adalah saat bangsa Minangkabau menyerahkan kebudayaan mereka kepada pemerintah Indonesia (maaf bukan dalam pengertian saparatif), kemudian mereka sibuk dengan dirinya maiang-masing. Sekarang naskah-naskah kebudayaan Minangkabau sudah pindah ke musium pemerintah, di ibu kota provinsi dan ibu kota negara Jakarta (lebih mirip ibu kota raja), serta Belanda dan Inggris, yang gunanya hanya untuk wisata dan nostalgia, tidak lebih.  Sampai hari ini penjualan naskah-naskah kebudayaan Minangkabau ke luar negeri dengan harga ratusan juta oleh sebagaian besar orang Minang masih berlansung, dan pemerintah mana mau tahu dengan urusan itu, contoh kasus hilangnya naskah Imam Bonjol, contoh kasus lebih hebat lagi adalah naskah Supersemar saja (bagi pemerintah sendiri) hilang tidak tahu rimbanya. Dengan demikian, kebudayaan; bagaimanapun, harus di tangan bangsa Minangkabau  sendiri.

Akan tetapi, akan tragis, ketika tidak seorang pun mengangap penting membangun sebuah Universitas Kebudayaan Minangkabau. Kalau para (mantan) pejabat barangkali lebih suka membuat taman mini Minangkabau untuk bernostalgia-nostalgia di hari tua, supaya tidak kentara maka dinamakan Minangkabau Village, untuk kata kasarnya; hanya tempat wisata, ini hanyalah gaya kaum aristokrat, borjuis mungkin.

Ada sekolah engku M. Syafie (INS), sepertinya tetap terbengkalai karena diserahkan kepada orang-orang pemerintah yang agaknya “tidak pernah mengerti dan mungkin tidak mau mengerti” tentang filosofi paradigma pendidikan engku Syafie, (padahal A. A. Navis sudah penat berteriak tentang ini) sehingga INS hanya jalan ditempat. Para Dr. dan Prof. pemerintah tidak seorang pun paham dengan roh dan filosofi pendidikan engku Syafie (bagaimana hebatnya perbedaan filosofimenumbuhkan dengan mencetak). Ada perguruan tinggi memakai nama tokoh-tokoh Minang, tetapi apakah basis paradigma pendidikan, kurikulum dan ilmu pengetahuan sebagaimana paradigma kebudayaan Minangkabau yang dibawakan tokoh tersebut? Ber-roh kebudayaan Minangkabau? Jangan-jangan jauh panggang dari api, hanya sekedar cantelan nama. Ada perguruan tinggi yang berbasis paradigma agama, tetapi ternyata pun sesuai dengan paradigma kurikulum yang sudah kendalikan oleh departeman agama yang tidak pernah lepas dari orang NU, juga bukan berparadigma dalam corak pendidikan kebudayaan Minangkabau, bagaimana  akan lahir Ulama Minangkabau, sebagaimana Hamka? Sejak diserahkan sekolah agama kepada pemerintah, maka sejak itulah ulama tidak lahir. Semua diserahkan kepada pemerintah, dan pemerintah sudah terlalu gendut serta tidak sanggup memikulnya.

Pendidikan, adalah tonggak tua pertama dari kebudayaan dan tonggak tua politik suatu bangsa. Dengan demikian untuk menghancurkan suatu bangsa dan suatu kebudayaan, maka hancurkan pendidikannya. Untuk menghancurkan bangsa Minangkabau, maka hilangkan dan hancurkan pendidikan kebudayaan mereka. Hilangkan roh kebudayaan Minangkabau dari dunia pendidikannya. Ketika Jepang hancur pada perang dunia ke-2, yang pertama kali ditanya sang Kaisar adalah  masih adakah guru kita? Inilah yang membedakan Jepang dengan kita. Bukankah dalam waktu singkat Jepang dapat bangkit. Bangsa Minangkabau tidak pernah bangkit kembali setelah PRRI, agaknya bisa jadi dikarenakan meletakan guru, dosen, perpustakaan, pendidikan, yayasan beasiswa pada level yang terendah dan hina. Mungkin karena bangsa Minang lebih mementingkan jabatan dan pitih.

Seluruh sekolah di Minangkabau  pada hari ini (mulai dari Tk sampai ke perguruan tinggi) membunuh cara berpikir kreatif, mendidik mereka menjadi tukang contek (di sinilah pendidikan korupsi itu), membunuh kejujuran mereka, menjadikan anak didik jadi tukang hafal bukan melatih untuk berfikir, tidak satupun dididik life skillsehingga mereka jadi impotent (tidak punya kepandaian apa pun kecuali hampalan), tidak dididik mempunyai tradisi kerja mandiri (mereka akan jadi bangsa pemalas, pegawai pemalas, diperintah baru bekerja) dengan filosofi memukul paku, tidak ada pendidikan tentang pahitnya realitas kehidupan sehingga mereka jadi “anak mama” (mereka diajari bahwa Indonesia kaya raya), mereka dididik dengan sistem otoriter. Filosofi pendidikan di Indonesia adalah mencetak, mencerek, murid harus sesuai dengan kehendak guru, kehendak standar yang ditentukan, kehendak kurikulum,  murid dicetak sesuai dengan apa yang diinginkan kurikulum atau UAN. Bukan kehendak potensi yang ada dalam diri anak didik. Filosofi ini menjadikan anak didik jadi objek, benda bukan manusia, diperlakukan secara tidak manusiawi. Maka dapat dipahami yang lahir tiap tahun adalah ribuan sarjana objek bukan subjek. Sarjana objek adalah sarjana impotent. Sajana yang tidak mempunyai jati diri, sajana hapalan tak ber-life skill, bukan sajana pemikir dan bukan sarjana punyalife skill.

Pendidikan yang berfilosofi materialistik (sehingga banyak para intelektual dan tokoh Minang mengatakan sekolah adalah pabrik, paham pabrik adalah paham berdasarkan materialistik), menghilangkan dunia rasa, karena dunia rasa tidak objektif, tidak ilmiah, kuno, maka jangan pakai rasa, maka wajar “rasa bahasa hilang” (maka dekan Fakultas Sastra pun terheran-heran; mengapa kita kehilangan rasa berbahasa), “rasa sosial hilang, “rasa kamanusiaan pun dihilangkan”. Pendidikan di Indonesia menghancurkan aspek hati nurani, mereka didik untuk tidak berhati nurani, sejak Tk sampai ke perguruan tinggi mereka dididik untuk tidak boleh membantah guru mengeluarkan pendapat. Pada satu sisi orang juga menlihat di Indonesia tidak ada pendidikan, yang ada hanya pengajaran.

Kecerdasan hanya satu sebagaimana standar kecerdasan IQ yang ditentukan oleh kurikulum. Tidak ada kecerdasan emosi, tidak ada kecerdasan kebudayaan, tidak ada kecerdasan emosional. Siapa yang yang nilai matematika, fisika, biologi tinggi maka itulah yang cerdas (kelas brahmana) sedangkan yang nilai budaya, bahasa, agamanya tinggi dianggap bukan cerdas tetapi bodoh (kelas sudra). Mereka dididik untuk menjadi meterialistik, filosofi pendidikan meterialistik yang egoistik serta asosial, maka kelas yang hebat adalah jadi dokter, insinyur, dan tentara polisi, maka ditanamkan ke dalam otak anak dididik kalau budaya, bahasa, sastra, dan agama membuat anak didik tidak akan menjadi orang. Sekolah hanya untuk orang kaya dan untuk jadi kaya. Inilah kejahatan terbesar dunia pendidikan Indonesia.

Dari Tk sampai ke perguruan tinggi dikurung dalam ruang kelas, sebuah penjara (astagfirullah) cuci otak, dijauhkan dari kenyataan masyarakat dan kenyataan nasib bangsa yang pahit dan bobrok. Sehingga mereka yang keluar dari penjara itu adalah orang-orang yang tidak mampu melihat realitas, menerima dan memahami realitas, tetapi merupakan orang-orang yang memaksakan konsep hapalan kepada realitas masyarakat. Mereka menjadi dokter, insinyur, pajabat, tentara, polisi yang a-sosial tidak mau tahu dengan kebudayaan; cendrung tindakan mereka otoriter dan tidak mau tahu dengan lingkungan. Maaf, umumnya begitu, hanya satu satu dua yang humanis.

Jangan salahkan Datuk, Mamak, anak kemenakan yang tidak mempunyai pengetahuan tentang adat dan budaya Minangkabau. Karena mereka dididik bukan di lembaga yang berdasarkan filosofi dan berparadigma serta bervisi misi kebudayaan Minangkabau. Sehingga ada dewan juri Uda-Uni terheran-heran ada anak kemanakan yang tidak tahu dengan nama suku dan mamaknya, sebenarnya tidak perlu diherankan karena memang sejak Tk mereka sudah didisain untuk tidak tahu.

Dengan demikian, hal ini hanya impian di siang bolong sambil minum kopi pagi, apalagi akan menghadirkan gagasan Minangkabau Foundation yang bergerak untuk penyediaan beasiswa untuk para mahasiswa Minang dan para calon intelektual Minang, sebagaimana yang dirintis oleh nagari Koto Gadang di zaman Inyiak Agus Salim, atau orang kampuang Tan Malaka. Sebuah Foundation yang bergerak menghimpun dana pendidikan, agaknya adalah urusan yang mentertawakan orang-orang kaya, pejabat dan profesor doktor  Minang. Padahal banyak mahasiswa Minang di ITB, UI dan banyak perguruan tinggi lainnya, serta di luar negeri, berteriak-teriak dan putus asa mencari beasiswa. Sementara kebanyakan kita berbicara kian kemari tentang “industri otak” (kata “industri” secara filosofis perlu dikoreksi sesungguhnya, dan ini sudah pernah dikatakan pak Mestikazet), tentang kecemasan “tidak lahirnya tokoh dan ulama di Minangkabau”.

Pada hal orang Minang banyak yang kaya dan jadi pejabat negara, bahkan sanggup membuat mesjid agung dengan milyaran rupiah, membangun hotel mewah, membangun swalayan mentereng. Seandainya setiap Luhak membuat sebuah Universitas Kebudayaan Minangkabau yang terlepas dari pemerintah, suatu hal yang luar biasa terhadap kehidupan kebudayaan Minang. Luhak nan tigo bukanlah luhak yang miskin dengan orang kaya dan para perantaunya. Paling tidak, di Luhak nan Tuo sudah selayaknya dibangun Universitas Alam Takambang Jadi Guru (Alam Takambang Jadi Guru University), sebuah universitas yang berparadigma kebudayaan dengan misi dan visi pendidikan alam kebudayaan Minangkabau. Universitas yang terlepas dari pemerintah, universitas mandiri. Barangkali di Luhak Agam didirikan Universitas Datuk Perpatih nan Sabatang, bisa jadi di Luhak Lima Puluhkota didirikan Universitas Alam Kebudayaan Minangkabau.

Mereka para pejabat dan pedagang hanya membuat Gebu Minang yang berorientasi pitih, dagang, ekonomi, (Bank Pengkreditan Rakyat) untuk membangun nagari, bukan kebudayaan. Apa yang yang terjadi; (barangkali) orang Minang berpitih tetapi hilang keminangannya. Itulah yang membedakannya; mereka membangun Gebu Minang bukan Minangkabau Foundation, karena mereka, mungkin, bukanlah seperti Kaisar Hirohito. Memang, sekarang baru ada DAMI (Dana Abadi Minangkabau Internasional) –apakah sudah ada akuntan publiknya? entalah–  , tetapi programnya untuk kredit dan perbankan, adapun pembicaraan tentang beasiswa hanyalah nomor terakhir (nomor kincik, dan nampaknya daripada tidak ada sama sekali –bukanlah prioritas). DAMI bukanlah Minangkabau Foudation. Mungkin; yang penting pitih, bukan pendidikan, mungkin (menurut sebagian mereka) dengan pitih; kebudayaan dan orang bisa dibeli, kebudayaan hanyalah tari-menari dan kesenian. Maaf, Gebu Minang dan DAMI bukan tidak ada baiknya, tentu ada baiknya dan mereka telah menunjukan suksesnya, namun dalam hal ini kita perlu melihat dari sisi yang lain (the other).

Mereka membangun mesjid agung dengan megah (dengan uang miliyaran rupiah) untuk menjawab tetang kerobohan surau kami (jemaah lima waktu tetap sedikit –paling satu baris saf– dan ulama tetap tidak lahir), padahal yang dimaksud Navis adalah; “robohnya surau kami” (kebudayaan Minangkabau) akibat kita menghina dan meletakan pada level bawah dunia pendidikan berbasis kebudayaan Minangkabau. Dari pembicaraan dan rumusan Kongres Kebudayaan MinangkabauNovember tahun 2006, kongres yang dibuat oleh pemerintah, bukan oleh rakyat Minangkabau, kongres plat merah, tidak ada rumusan untuk membuat “Universitas Alam Takabambang Jadi Guru” (universitas kebudayaan Minangkabau) atauMinangkabau Foundation, akan jauh panggang dari api nampaknya. Mungkin ide seperti ini akan disambut dengan “gelak sengeng” dan “cemooh”  saja sambilstanding parti (makan minum sambil tagak yang sudah jadi gaya baralek dan seminar). Kongres Kebudayaan Minangkabau menyerahkan semua tugas (yang mereka rumuskan) kepada pemerintah, artinya mereka menyerahkan kebudayaan Minangkabau kepada pemerintah yang sudah terbukti sejak zaman kemerdekaan sampai  saat ini meletakan persoalan kebudayaan sebagai kelas pinggiran dan tercampak (maaf bukan menyudutkan pemerintah, tetapi kenyaaannya memang begitu). Kongres Kebudayaan Minangkabau itu tidak menyerahkan kebudayaan kepada bangsa Minangkabau sendiri. Bukan tidak sekedar persolan tidak percaya pada pemerintah tetapi logikanya memang harus di tangan bangsa Minangkabau, memberikan sesuatu kepada yang berhak adalah amanah. Atau cukupkah “Minangkabau” bagi kita sebagai landasan pesawat terbang? Sebenarnya, kata C.A. van Peursen, budaya adalah kata kerja bukan kata nama. Begitukah? ***

*) Fadlillah Malin Sutan dosen dan peneliti di Pusat Penelitian Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang,

Artikel ini pernah dimuat di harian Singgalang Minggu, 7 Januari 2007, halaman 10,  dengan judul  Universitas Kebudayaan Minangkabau dan Minangkabau Foundation (Sebuah Mimpi Malawan Kepunahan)

http://fadlillah.blogdetik.com/

http://blog.unand.ac.id/fadlillah/

Oleh Fadlillah Malin Sutan

Adalah benar, terbakarnya istano Basa Pagaruyung bukan berarti keruntuhan kebudayaan Minangkabau, sebagaimana ditulis tajuk harian Singgalang (01/03). Istano adalah benda, sebagaimana ditulis Wisran Hadi (05/03), sedangkan budaya adalah budi, prilaku, kultur, segala sesuatu yang diperbuat manusia Minangkabau. Agaknya, apa yang dikatakan oleh Wisran Hadi (05/03), dramawan terkemuka Indoensia itu, agaknya benar, luar biasa, kita lebih mementingkan benda dan jangan-jangan kita memang benar telah memberhalakannya.

Dengan demikian Istano hanyalah bagian kecil dari hasil budaya. Kalaulah budaya yang runtuh, berarti keruntuhan moral, prilaku, keruntuhan dari segala sesuatu yang diciptakan manusia Minang. Namun bolehkah ada yang bertanya; benarkah kebudayaan Minangkabau tidak runtuh pada masa kini?

Seandainya aku adalah Gubernur, Bupati, keluarga Kerajaan Pagaruyung serta kaum cerdik cendikia Minangkabau; dengan uang 20 sampai 45 miliyar, disuruh memilih apakah akan membangun Istano Basa Pagaruyung atau membangun Universitas Pagaruyung? Dengan uang sebanyak itu apakah akan membangun sektor pariwisata atau dunia pendidikan. Dalam keadaan rakyat masih dalam taraf kemiskinan apakah akan membangun benda atau membangun manusia?

Dengan uang sebanyak itu aku akan memilih untuk membangun manusia. Aku akan memilih membangun Universitas Pagaruyung, daripada membangun istana yang megah sementara tidak ada satu pun lembaga pendidikan yang representatif, yang dapat melahirkan manusia berbudaya, berkarakter Minang. Untuk apa mendirikan istana megah sementara orang Minang sedang berproses untuk tidak berbudaya atau berkarater Minang, yang kata Syafii Marif; orang Minang sudah lebih Jawa dari orang Jawa.

Orang Minang sekarang belajar tentang Minang ke Leiden, dan sebentar lagi akan belajar (tentang Minangkabau) ke Malaysia, Singapore, Brunai dan Tokyo. Sementara naskah-naskah Minangkabau pada hari ini sedang diperjual-belikan ke Malaysia, Singapore, Brunai dan Tokyo dengan harga puluhan juta (tentang hal ini tanya kepada M. Yusuf pakar tentang  pernaskahan kuno di Fak. Sastra Unand). Bahkan konon naskah asli Imam Bonjol konon ketika sampai ke tangan pemerintah hilang.

Kehancuran budaya atau karakter ke-Minangkabau-an jauh lebih dicemaskan daripada kehancuran benda fisik replika Istano Basa Pagaruyung, dan tidak ada jalan untuk membangun kebudayaan Minangkabau selain dari membangun dunia pendidikan. Apakah karakter ke-Minangkabau-an pada manusia Minang dapat dibangun dengan cara  membangun fisik materi, pariwisata, ekonomi, militer, politik kekuasaan? Jawabannya, tidak.

Kalaulah tentang pusat kajian, di Universitas Andalas sudah ada Pusat Kajian Budaya Minangkabau yang didirikan oleh orang yang berkaliber, yakni; Mochtar Naim, tetapi sampai sekarang tidak pernah jalan, kabarnya sudah berkapang. Ada jurusan Sastra Minangkabau, tetapi jurusan itu perlakukan sebagai jurusan level paling bawah dan terpinggirkan di Universitas Andalas.

Di samping itu, seluruh Universitas di Sumatera Barat ini bukan-lah bervisi dan misi (paradigma) budaya Minangkabau (boleh dilihat visi dan misi akreditasi mereka). Semua orang berharap pada BAM di sekolah, itu pun sesusungguhnya tataran pelajaran level bawah dan jadi beban dan domplengan. Pada waktu terakhir ini juga ada Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau konon pun sudah berakhir karena periode orang berkuasanya sudah habis.

Sebenarnya masyarakat kita pun sudah lama menghina pedidikan budaya, dengan tidak ada harga padanya, sementara kita berteriak bahwa bahasa kita sudah kehilangan budi dan logika. Bukankah seluruh sekolah pemerintah tidak ada yang meletakan budi pekerti dan budaya sebagai level pertama pada pendidikan mereka. Bagi mereka matematika, fisika, biologi adalah level paling atas, sedangkan budaya budi pekerti level paling bawah, bahkan sebenarnya tidak perlu ada.

Padahal bangsa kita mengalami keruntuhan karakter budaya yang paling dahsyat. Bangsa kita adalah koruptor nomor satu, yang tidak bertanggung jawab dan tidak pandai memelihara; dapat dibuktikan, mulai dari WC umum dan perkantoran serta telepon umum tidak ada satu pun yang baik, semua rusak, di jalan raya kita jadi bangsa yang sangat menakutkan, sampai ke urusan tempat tidur. Banyak profesor, doktor, insinyur dan dokter, apakah mereka punya pertimbangan prikemanusiaan, bukankah kebanyakan materialis dan kehilangan raso jo pareso?

Oleh sebab itu, apakah kita butuh istana yang megah? Bukanlah untuk menghalangi atau menghambat pembangunan. Tafaddol, silahkan. Ini hanya sebuah pandangan bahwa ada yang lebih penting dari itu, ada yang lebih mencemaskan dari itu. Sedangkan apa yang dilakukan Luak Agam agaknya lebih tepat dengan dibangun Pustaka Negara Bung Hatta di Bukittinggi.

Bukankah adat budaya jauh akan lebih terpelihara dengan adanya universitas daripada pariwisata, bukankah secara moral daya hancurnya begitu hebat? Jika yang dibangun adalah universitas maka orang dari berbagai negara akan datang belajar ke Pagaruyung, kerajaan Brunai, Negeri Sembilan, dan banyak kerajaan di Nusantara akan lebih positif membantu dan menyekolahkan putra-putrinya ke Pagaruyung. Pusat Kajian akan lebih banyak, tidak satu. Pagaruyung untuk dua puluh tahun ke depan akan menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pahala yang besar itu adalah ilmu yang bermanfaat akan mengalir kepada keluarga sepanjang waktu.

Kepada pemerintah nampaknya tidak dapat berharap, seperti kata Gubernur tidak boleh dihalangi jangan dihambat (02/03 PE). Maka tafaddol, silahkan membangun Istano Basa. Agaknya harapan ini hanya tertuju kepada keluarga Kerajaan Pagaruyung dan masyarakat Minangkabau, membuat proposal konkret untuk membangun Universitas Pagaruyung atau Universitas Minangkabau, cukuplah PTPG dilarikan pemerintah ke Padang, politeknik pertanian dibawa ke Payakumbuh, UMMY dibawa ke Solok. Agaknya proposal itu akan disambut hangat dan dibantu oleh Kerajaan Negeri Sembilan, Brunai, dan beberapa kerajaan Nusantara yang mempunyai hubungan erat dengan Pagaruyung, begitu juga masyarakat Minangkabau di seluruh nagari dan rantau. Kemudian mereka merasa memiliki bersama.

Namun dengan satu syarat, jangan berikan universitas itu kepada pemerintah. Bukan kita melawan kepada pemerintah, tidak. Jawabnya hanya satu; budaya jangan diberikan kepada orang lain, budaya kita harus di tangan kita. Cukuplah duplikat Istano Basa di tangan pemerintah, tetapi malu nan indak ka  babagi.

Di Batusangkar, ada cerita tetang dua pedagang. Pedagang yang satu ketika dagangannya berhasil dan sukses, maka ia membangun rumah megah, membeli mobil mewah, berwisata, akan tetapi anak-anaknya tidak disekolahkan. Pedagang kedua, ketika ia berhasil dan sukses maka ia mensekolahkan seluruh anak-anaknya sampai berhasil, tidak membangun rumah mewah (cukup rumah kelas ekonomi saja), tidak membeli mobil mewah, tidak hidup berwisata setiap sebentar tetapi menyisakan uang untuk haji. Tiga puluh tahun kemudian, tiba masa surut, pedagang pertama itu usianya sudah tua, setelah meninggal anak-anaknya melarat dan semua harta warisan habis dijual. Adapun pedagang kedua, bahagia di usia tua, rumah baru dan megah dibangun anak-anaknya yang semua sudah  “jadi orang”, ia dapat terbang ke berbagai kota dunia, di mana anak-anaknya bermukim.

Dari cerita ini apakah kita akan membangun istana yang megah atau universitas yang membuat orang Minang “jadi orang yang berkarakter Minang”. Universitas yang bukan menyuruh orang ke masa lalu, bukan perpakaian seperti masa lalu, bertingkah seperti masa lalu, tetapi Minang yang moderat yang mempunyai jati diri, kontekstual, substansial, progresif, berpandangan ke depan dengan jati diri Minang, universitas multikultural. Mungkinkah? ***.

*) Fadlillah Malin Sutan dosen dan peneliti di Pusat Penelitian Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang.

Artikel ini pernah dimuat dengan judul “Membangun Istano Basa Pagaruyung atau Universitas Pagaruyung” di harian Singgalang, Minggu, 25 Maret 2007, Halaman 10.

http://fadlillah.blogdetik.com/

http://blog.unand.ac.id/fadlillah/

Oleh Fadlillah Malin Sutan Kayo

Gerak kebudayaan kembali ke surau di Minangkabau sepertinya kembali memantul ke titik mentah. Mengapa begitu? Seandainya, gerakan kebudayaan kembali ke surau merupakan sesuatu yang konkret, maka barangkali akan didapati gerakan pembangunan surau yang mewabah di berbagai tempat di Minangkabau. Ternyata tidak terjadi. Sebaliknya yang tetap banyak dan menjamur adalah pembangunan masjid. Barangkali, wacana kembali ke surau, hanya merupakan barang dagangan kampanye politik kekuasaan? Nauzubillah, sebaliknya kita jangan berprasangka buruk.

Pemerintah Sumatera Barat, bukan membuat program membangun ribuan atau ratusan surau, tetapi membangun mesjid raya terbesar dengan dana miliyaran rupiah dengan menggusur sekolah yang ada di tanah tempat pembangunan itu. Sepertinya ada hal yang aneh dan “kontradiksi”, yakni; mulut mengatakan kembali ke surau, sementara perbuatan tidak ada menyinggung-nyinggung surau, perbuatan malah membangun mesjid bukan membangun surau. Namun, bukankah surau dengan mesjid sama, bahkan bukankah lebih baik mesjid daripada surau. Mengapa harus diperdebatkan pula?

Memang, surau berbeda dengan mesjid dalam konsep kebudayaan di Minangkabau. Surau letaknya pada komunitas kaum dan tuangku, sedangkan mesjid pada komunitas nagari. Mesjid jadi salah satu syarat identitas dari suatu nagari di Minangkabau, dikenal dengan isrtilah “mesjid nagari”, sedangkan surau syarat identitas suatu kaum, dikenal dengan istilah “surau kaum”. Orang nagari berkumpul di mesjidnya, sedang kaum berkumpul sepanjang malam di suraunya. Namun konsep kebudayaan ini nampaknya sudah lama digulung perubahan. Banyak kaum yang tidak lagi mempunyai surau, banyak masjid yang tidak lagi identik dengan nagari.

Sampai di sini, timbul pertanyaan mengapa yang dihadirkan itu adalah wacana “kembali ke surau”? Bukankah akan lebih baik yang dihadirkan adalah wacana “kembali ke masjid”? Ketika sudah dicanangkan wacana “kembali ke masjid”, maka bukankah akan lebih cocok dengan pembangunan masjid raya mewah milayaran rupiah itu. Namun mungkin hal ini bukanlah untuk dapat dikatakan sambung menyambung menjadi satu.

Seandainya “kembali ke masjid” yang dicanangkan, maka hal ini akan mengingatkan kita dengan konsep Sidi Gazalba yang terkenal itu, yakni “masjid merupakan pusat kebudayaan”. Ternyata di Minangkabau bukan mesjid pusat kebudayaan, melainkan surau. Hal itu dibuktikan secara konseptual pada wacana “kembali ke surau”.

Pusat kebudayaan Minangkabau adalah surau. Inilah jawabannya, mengapa orang Minangkabau mencanangkan “kembali ke surau”, karena “surau adalah adalah pusat kebudayan Minangkabau“. Ketika A.A. Navis mengatakan robohnya surau kami (pada cerpen Robohnya Surau Kami), artinya dia mengatakan robohnya kebudayaan Minangakabau. Timbul pertanyaan, mengapa tidak mesjid? Karena dalam sejarah kebudayaan Minangkabau, gerakan adat dan agama dibangun di surau.

Surau tidak lagi dalam pengertian yang sederhana, harfiah; tempat ibadah, tetapi merupakan akademi (seperti yang dikatakan Hamka), saya dapat mengatakan ia merupakan universitas. Ribuan bahkan ratusan naskah buku ilmu pengetahuan yang ditulis tangan ditemukan di surau (baca Kompas, 10/09/2008; tentang Sebanyak 253 Manuskrip Diselamatkan dari Kepunahan), bukan di mesjid. Seluruh tambo di Minangkabau ditulis di surau, buktinya seluruh tambo dimulai dengan salawat kepada nabi dan ditulis dengan arab melayu. Di masa Adityawarman surau digunakan sebagai tempat pendidikan negara.

Inilah jawaban, mengapa AA. Navis mengahadirkan tesis “Robohnya Surau Kami” pada cerpennya yang terkenal itu. Bukan tidak mungkin, ini sudah dibaca oleh Navis bahwa robohnya surau mengisyaratkan robohnya kebudayaan Minangkabau. Mengapa begitu? Karena surau bukanlah dalam pengertian harfiah, tetapi sangat konseptual dan filosofis. Surau dapat dikatakan merupakan pusat pendidikan, sistem, ekonomi, kekuasaan dalam satu integritas spritual kebudayaan.

Adapun surau sebagai basis ekonomi membuat kita terpurangah ketika membaca buku Christen Dobbin, sedangkan tentang adat maka ketika dibaca tembo, maka isinya sesungguhnya sangat sufistik simbolik. Dengan demikian, ketika hendak menghancurkan kebudayaan Minangkabau, maka yang dihancurkan adalah surau, bukanlah masjid, rumah gadang, balai adat.

Ketika menghadapai perubahan zaman penjajahan, surau secara sitem mampu mengimbangi diri menjadi madrasah dhiniyah dan thawalib. Berhasil melahirkan tokoh-tokoh. Namun surau mulai roboh secara sistematis ketika sudah merdeka. Inilah yang seharusnya menjadi pertanyaan besar. Mengapa begitu? Karena surau bukanlah dalam pengertian fisik atau materi, tetapi surau dalam pengertian konseptual kebudayaan.

Secara konseptual budaya, ia sudah dipreteli, dipisah-pisahkan dan dilumpuhkan. Secara konseptual seluruh pendidikan anak bangsa diambil oleh pemerintah, ekonomi seluruhnya di tangan pemerintah, adapun tambo divonis hanya satu persen fakta, selebihnya fiksi (dapat dibayangkan kehancuran harga diri orang Minangkabau). Secara konseptual orang Minangkabau sudah berserpihan, anak-anak mereka beberapa generasi sampai hari ini menjadi tidak tahu lagi dengan kebudayaan Minangkabau. Pendidikan bukan berbasis kebudayaan Minangkabau tetapi berbasis pendidikan Barat yang diadaptasi secara bulat-bulat oleh pemerintah Indonesia. Sehingga yang muncul secara bergelombang adalah generasi “Hanafi Salah Asuhan”. Agaknya Abdul Moeis sejak awal sudah membaca kenyataan ini. Inilah jawaban mengapah tokoh-tokoh tidak lagi lahir di tanah Minang.

Oleh sebab itu, wacana “kembali ke surau”, sesungguhnya adalah kembali kepada filosofi, mind set, inti kebudayaan Minangkabau. Menyatukan kembali yang berserpihan; yakni kembali kepada paradigma pendidikan budaya sendiri, ekonomi dan sistem sosial budaya. Dalam hal ini belum menampakkan cewang di langit dan gabak di hulu, barangkali baru sebatas romantika dendang saluang.

Pusat kebudayaan sekarang sepertinya sudah terpecah-pecah, generasi pergenerasi dididik menjadi madul oleh pemerintah, artinya mereka tidak mampu mendiri. Sedangkan ekonomi terpusat kepada kaum kapitalis (ivestor), yang dipuja-puja sampai hari ini (dengan cara menyalahkan adat tradisi, terutama tanah ulayat) sementara kekuasaan pemerintah rapuh digerogoti penyakit KKN yang sangat parah. Dengan demikian tantangan memang sangat berat. Sebagian besar generasi Minang adalah generasi “Hanafi Salah Asuhan” (jika terlalu kasar untuk dikatakan malin kundang), maka bagaimana akan bicara “kembali ke surau” secara konseptual kebudayaan kepada “tubuh yang sudah berserpihan”. Maaf, hanya sebuah pesimisme. Wallahu alam. ***

Puruih Kabun, 06122008;22:48

*) Fadlillah Malin Sutan dosen dan peneliti di Pusat Penelitian Sastra Indonesia Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, (http://fadlillah.blogdetik.com/).

Mengapa Kita Masih Miskin?

Robohnya Kecerdasan Budaya Minangkabau